BEKASI – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Muhammad Nuh menerima aspirasi dari perwakilan penggiat Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) se-Kabupaten Bekasi.
Salah satu asprasi masyarakat yang dia terima yakni terkait belum maksimalnya Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Menurut Nuh, PMT berperan penting untuk mencegah masalah kurang gizi di kalangan masyarakat.
“Kalau orang miskin belum tentu minum susu, sedangkan di Posyandu tidak menyediakan karena tidak ada dana,” kata Nuh kepada Indonesiaparlemen.com, diruang kerjanya, Selasa (8/11/2022).
Nuh menambahkan jangankan untuk menyedikan PMT, penggiat Posyandu saja tidak diperhatikan kesejahteraannya. Padahal, kata dia, sudah ada 2.800 Posyandu secara resmi mendapat surat keputusan dari setiap Kepala Desa di Kabupaten Bekasi.
“Perlu di stadarisasi, kalau memang ingin (adakan) penangan stunting Posyandu alokasi saja dari dana desa, bahkan dari ABPD atau ABPN dapat dialokasikan 2 %. Kalau tidak salah Bekasi Rp68 miliar (anggarannya) untuk warga terdampak,” jelas dia.
Untuk itu dia menyarankan perlunya ada ketegasan dari setiap usulan dalam membuat Peraturan Daerah (Perda) penguatan untuk Posyandu. Hal ini menurutnya, bertujuan agar dapat memasukan aturan alokasi anggaran desa.
“Ini kan terkait pemberdayaan masyarakat. Apalagi ini target presiden penanganan stunting,” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan 4 Persen penurunan angka stunting atau masalah gizi kronis di Tahun 2022 dari 21,5 Persen pada Tahun 2021, dengan memadukan satuan koordinasi di bawah Satgas Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.
“Saya integrasikan untuk koordinasi tim stunting ini dalam Satgas Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, agar pemantauannya sekaligus oleh saya langsung, supaya kinerjanya terkontrol minggu demi minggu,” kata Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan beberapa waktu lalu.
Jurnalis: Dirham
Tinggalkan Balasan