JAKARTA – Bupati Minahasa Utara Joune Ganda disebut sebagai calon Gubernur potensial menggantikan Olly Dondokambey dari PDIP untuk Sulawesi Utara (Sulut).
Direktur Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut suara PDIP di Sulut lebih besar dari Jawa Tengah. Yang mana bisa dimanfaatkan untuk menjaring suara.
“Tidak mungkin ada partai lain yang bisa menguasai Sulut seperti PDIP. Dari sisi kontestasi Pilkada 2024 lebih bagus jika PDIP berkoalisi dengan Gerindra, maka akan lebih kuat lagi di Sulut,” kata Dedi saat menjadi pembicara dalam Webinar bertajuk “Joune Ganda Cagub Potensial PDIP Sulut’ Senin (4/3/2024).
Menurut Dedi, kolektifitas dan pemilih muda yang aktif di media sosial harus menjadi pertimbangan dalam Pilgub di Sulut. Dan hal itu menjadi tantangan Joune Ganda mengingat kelompok muda memiliki pengaruh besar dalam tiap Pilkada.
“Anak muda berdasarkan survei berdasarkan Pemilu 2024 anak-anak muda sudah punya pilihan, orang tua mengikuti pilihan anak. Anak muda belum kritis namun kelompok masih menjadi salah satu yang mengarahkan pada salah satu calon,” ucap dia.
Dalam kesempatan yang sama, pakar politik Jerry Massie menilai PDIP harus berkoalisi kendati sudah memenangkan 18 kursi di DPRD Sulut.
“Untuk memenangkan PDI Perjuangan jangan terlalu percaya diri. Tomohon basisnya Golkar. Minahasa Selatan PDI dan Golkar saling memimpin dan terkahir dikuasai oleh PDIP. Manado, menjadi pemilih terbanyak menjadi incaran dalam Pilgub,” jelas Jerry.
untuk itu Jerry menyarankan agar PDIP juga membentuk koalisi untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas.
Direktur Kedai Kopi Hendri Satrio menyebut Pilkada Sulut sebagai petarungan awal PDIP. Dimana PDIP harus mempunyai kemiripan sosok Gubernur Olly Dondokambey.
“Jangan sampai ada endorsment dari sembako yang terjadi dalam Pemilu 2024. Jangan sampai isu sembako yang akan menghilangkan kedaulatan rakyat di pemilihan kepala daerah bulan November 2024,” kata pria yang akrab disapa Hensat ini.
Dia menyarankan agar PDIP mengedepankan faktor kualitas bagi calon yang akan diusung. Sehingga, kata Hensat, tak perlu menggunakan pola iming-iming sembako dan bantuan sosial yang bisa mengurangi kualitas demokrasi.
Mainnya akan sama dengan pola pemilu 2024. Calon Bupati maupun Walikota, dan Gubernur harus mengedepankan kualitas. Sehingga tidak menggunakan pola sembako dan bantuan sosial. Ketakutan dari Hendri Susilo terkait dengan endorse sembako dan bantuan sosial. Hal ini akan mengurangi kualitas demokrasi.
“Joune Ganda dengan segudang prestasi tak akan ada artinya jika dilawan dengan endorse calon yang akan membagi-bagikan sembako atau bantuan sosial yang akan dibagi-bagikan kepada rakyat,” ucap Hensat.
Jurnalis: Angie
Tinggalkan Balasan