Masyarakat Saruaso sebenarnya mendukung terlaksananya event ini, tapi kebijakan itu ada pada pemerintahan daerah untuk menundanya, Masyarakat sendiri menerima dengan lapang dada meminta kepada Bupati untuk turun langsung melihat situasi yang mana masyarakat yang ada disekitar lapangan pacuan kuda telah membuat tribune dan kedai dengan biaya sendiri  harapan akan mendapatkan keuntungan.

Sementara itu, jika event ini gagal dilaksanakan harapan masyarakat Nagari Saruaso yang ada disekitar lapangan pacuan kuda kepada pemerintahan daerah dapat membantu meringankan biaya yang telah mereka keluarkan.

“ada yang berhutang untuk membangun tribune dan kedai,” ujar Intan Gaga.

Dalam penyampaiannya, Bupati kepada masyarakat Nagari Saruaso akan  menyelesaikan masalah tapal batas antara Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas dengan Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum dengan mengadakan rapat koordinasi dengan forkompida.

“Prosesnya pada tanggal 23 Oktober 2017 nanti akan berlangsung,” tutup Bupati Irdinansyah Tarmizi.(Nazwira)

Ketua panitia event pacu kuda Ronni Elisman ST yang juga ketua Pordasi Tanah Datar menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat karena pacu kuda ditunda pelaksanaanya karena ada beberapa hal dengan mempertimbangkan berbagai aspek manfaat dan mudharatnya.

“Pembahasan serta penyelesaian tapal batas sesuai dengan surat kami nomor 130/1482/POD/-2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal penetapan dan penegasan batas nagari insya allah akan dimulai prosesnya pada tanggal 23 Oktober 2017 ini,”tutup Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmidzi. (Nazwira)

Ketua KAN N. Malin Marajo mengatakan,  aksi ini dilaksanakan karena rasa ketidakpuasan warga Nagari Baringin, terkhusus ninik mamak Baringin terhadap kinerja Pemerintah Tanah Datar.

“Kami turun kejalan hanya untuk menuntut keadilan dalam penyelesaian sengketa Tanah tempat Pacu Kuda,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan, warga Nagari Baringin tidak akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa saat pelaksanaan pacu kuda nantinya. Menurutnya, warga Bukit Gombak tidak akan melarang pelaksanaan pacu kuda namun, jika hal ini tidak diselesaikan sampai pelaksanaan pacu kuda,  takutnya ada pertikaian antara sesama warga nagari.

Sementara itu, Anton Yondra Ketua DPRD Tanah Datar,  mengatakan bahwa DPRD bersama pemerintah daerah akan meninjau ulang kasus mengenai tapal batas ini. Ia juga menambahkan, bahwa DPRD akan menyurati pemerintah daerah Tanah Datar,  terkait sengketa ini.

Anton Yondra juga memintak kepada warga agar jangan sampai terprovokasi dengan hal-hal yang belum jelas. Ia juga memintak kepada anggota Satpol PP untuk berjaga-jaga dilokasi sengketa agar tidak terjadi ricuh.

“Saya meminta kepada pihak keamanan khususnya Satpol PP agar meningkatkan keamanan dilokasi sengketa,” tambahnya.

Terkait pelaksanaan pacu kuda yang direncanakan berlangsung dalam waktu dekat ini,  Anton Yondra mengaku belum mengatahui apa-apa. Bahkan ia mengaku tidak tahu siapa panitianya, kapan di selenggarakannya, dan SK panitianya.

Dalam jumpa pers dengan awak media salah seorang wartawan menanyakan bagaimana kelanjutan pacuan kuda yang akan diadakan pada tanggal 14/15 Oktober nanti.

“bisa saja diundur sampai jadwal yang ditentukan,” tutup Ketua DPRD. (Nazwira/Agustin)