Dia menilai, penanganan penyakit kritis seperti TBC, TB RO, stunting, serta kematian ibu dan anak, lebih mendesak untuk difokuskan daripada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini menyedot anggaran sangat besar.

Menurut Agung, pemerintah telah mengalokasikan dana hingga Rp171 triliun untuk program MBG yang menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada 2025.

Sementara itu, masalah stunting nasional masih tinggi, yakni 30,8% pada 2018, dan kasus TBC serta TB RO masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat.

“Program MBG memang bertujuan baik, tapi efektivitasnya dalam menurunkan stunting belum optimal karena pencegahan stunting yang paling efektif justru pada 1000 hari pertama kehidupan, bukan hanya di usia sekolah,” ujar Agung.

Anggaran MBG jauh lebih besar dibandingkan program pemeriksaan kesehatan gratis yang hanya sekitar Rp3,4 triliun untuk 52 juta orang.

Sementara itu, anggaran penanganan TBC, stunting, dan kematian ibu-anak tersebar dalam anggaran kesehatan nasional sebesar Rp218 triliun, namun belum cukup untuk mengatasi permasalahan mendasar tersebut.

“Fokus pada penanganan TBC, stunting, dan kematian ibu-anak akan memberikan dampak langsung dan signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, sekaligus menurunkan angka kematian dan memperbaiki masa depan generasi bangsa,” tegas Agung.

Rekan Indonesia mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengkaji ulang prioritas anggaran kesehatan agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi rakyat.

Dia pun sudah meminta kepada Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk memelototi belanja-belanja daerah yang tidak efisien tersebut.

Menurut dia, para kepala daerah perlu mengubah pola pikir terhadap program-program tersebut.

“Ada program stunting, anggarannya Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain, Rp6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak di bawah dua tahun itu Rp2 miliar. Rp2 miliar lagi evaluasi,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

Jangan sampai, kata dia, para kepala daerah justru tertipu oleh para pejabat di bawahnya yang main-main terhadap penggunaan anggaran.

Biasanya, kata dia, penggunaan anggaran untuk program-program tersebut dikelola oleh Sekretaris Daerah, Badan Pendapatan Daerah, atau Badan Keuangan dan Aset Daerah.

“Dan ada lagi programnya terlalu banyak itu, rapat dalam rangka penguatan, ini rapat penguatan. Saya bilang kapan kuat-kuatnya ini,” kata dia.

Di samping itu, dia mengatakan pemerintah ingin membuat perubahan supaya anggaran negara atau daerah lebih efisien, serta membuat pendapatan menjadi banyak. Jika pendapatan banyak dan belanja efisien, maka daerah akan bangkit sesuai semangat otonomi daerah.

“Kemudian izin perusahaan harus betul-betul dilaksanakan. Buatlah mal layanan publik yang udah kita setting menjadi model satu pintu, mudah semua,” katanya.

Dia mengatakan daerah-daerah yang memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan transfer dari pusat, akan berjalan secara mandiri. Dengan anggaran yang kuat, maka daerah tersebut bisa leluasa membuat program apapun untuk kesejahteraan rakyat.

“Kalau ini bisa terjadi, setiap daerah bergerak, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak sama kita menangani inflasi,” pungkas dia.

“Agar generasi penerus dapat diandalkan di masa yang akan datang maka dibutuhkan generasi yang cerdas dan sehat yang diperlukan. Salah satunya yaitu dengan gemar mengonsumsi ikan,” kata Indri, Kamis (30/11/2023).

Disebutkan Indri, pemberian nutrisi dan gizi yang baik pada anak haruslah dimulai sejak usia dini terutama saat dalam kandungan hingga usia balita. Salah satunya dengan pemberian asupan protein melalui ikan.

“Konsumsi ikan yang cukup dapat membantu mencegah stunting pada anak. Hal tersebut karena ikan mengandung protein, kaya asam lemak omega-3 yang dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan otak,” ucapnya.

Indri juga menyebutkan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong masyarakat untuk gemar makan ikan, seperti melalui lomba masak serba ikan, festival kuliner serba ikan lokal dan sebagainya.

Namun demikian, tambahnya peran para ibu dalam pemenuhan gizi anak adalah yang terpenting, para ibu dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dalam mengolah ikan, sehingga menu ikan menjadi favorit dalam keluarga.

“Oleh sebab itu, kepada para ibu juga saya harapkan agar mampu mengolah ikan menjadi varian makanan yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi anak-anak sehingga anak jadi gemar makan ikan. Dengan begitu kita bisa mempersiapkan generasi yang sehat, bebas stunting, handal dan berdaya saing di masa yang akan datang,” tutupnya.

Jurnalis: AF

Kegiatan Rakor yang dipimpin oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu ini dihadiri sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemko setempat.

Dalam sambutannya, Hera menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara Rakor Percepatan Konvergensi Program Pencegahan dan Penurunan Stunting tersebut.

“Melalui Rakor ini akan mengingatkan kembali pada komitmen kita semua dalam upaya penanggulangan stunting secara konvergensi melalui program percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kota Palangka Raya,” kata Hera.

Disampaikan Hera, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi stunting di Palangka Raya masih tergolong tinggi, yakni 27,8%. Artinya 1 dari 4 anak di Palangka Raya mengalami stunting.

Angka tersebut dinilai melebihi batas standar yang ditoleransi WHO, yaitu di bawah 20%. Sementara target Prevalensi Stunting di Kota Palangka Raya yaitu 16,05 % di tahun 2023 dan 12,39% di Tahun 2024.

Lebih lanjut, Hera menyebutkan bahwa masalah stunting menjadi persoalan bangsa di masa sekarang dan masa depan.

“Jadi tugas kita sekarang ini yaitu bagaimana kita bisa mencapai visi Indonesia Emas Tahun 2045 dengan sangat serius mengupayakan penurunan stunting ini,” ucapnya.

Hera menyebutkan, Pemerintah tidak pernah kendur dalam mengupayakan penurunan stunting. Pada Agustus 2021 yang lalu, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“Jadi Perpres ini memberikan dasar hukum untuk melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting. Target kita sangat jelas, kita ingin menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024,” tutupnya.

Jurnalis: AF

Dalam kegiatan ini tim dipimpin langsung oleh Camat Bukit Batu, Hendrikus Satriya Budi didamping semua unsur pimpinan Forkompimcam dan Lurah Banturung, Bambang.

Mereka memberikan bantuan beras, susu, telor, dan kue, sekaligus pengecekan kondisi anak dan keluarga serta lingkungan, termasuk penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat serta penyuluhan gizi keluarga.

Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamaan Bukit Batu, Yuliati Ningsih menjelaskan kelima anak yang diberikan bantuan tersebut masuk data risiko stunting.

“Dalam kegiatan ini kami juga menyempatkan diri melakukan kunjungan ke rumah warga yang meninggal dan sebelumnya anak almarhum masuk data anak asuh dari Camat Bukit Batu,” tuturnya.

Yuliati mengharapkan melalui Gerakan Berkunjung Silahturahmi Satu Jam Cegah dan Atasi Stunting ini kasus stunting di wilayah Kecamatan Bukit Batu cepat dinihilkan, karena ini merupakan program prioroitas yang diinstruksikan pimpinan untuk dilakukan penanganan serius oleh stakeholder di wilayah Kecamatan Bukit Batu.

Jurnalis: AF

Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, digitalisasi ini bukan menambah aplikasi, namun mengintegrasikan berbagai layanan yang ada.

“Sekarang yang hebat bukan orang yang memperbanyak aplikasi tapi yang menginteroperabilitas aplikasi. Aplikasi ini kadang banyak tapi tidak bisa berkomunikasi antara dinas satu dengan dinas lainnya. Maka ke depan tidak bisa satu inovasi satu aplikasi,” ujar Anas saat menyapa dan berdiskusi bersama ASN Pemerintah Provinsi Riau, Kamis (7/9/2023).

Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar-proses bisnis dan antar-sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE. Anas mengatakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan interkoneksi data akan sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Anas teringat dengan pesan Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan bahwa digitalisasi menjadi strategi untuk mengefisienkan cara kerja pemerintah.

Dari beberapa tren dunia, negara dengan SPBE yang mumpuni, maka indeks korupsinya turun dan penyelenggaraan penegakan hukumnya akan berjalan baik.

Di hadapan para kepala daerah dan aparatur sipil negara (ASN) Bumi Lancang Kuning Riau tersebut Anas membagikan pengalamannya saat menyambangi negara Inggris dan Estonia untuk melihat praktik baik digitalisasi pemerintahan.

“Pak Tony Blair (eks Perdana Menteri Inggris) mengatakan digitalisasi adakah cara paling cepat untuk melipatgandakan pencapaian sebuah negara atau provinsi. Tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan capaian dan kepuasan rakyat kecuali dari digitalisasi,” tutur mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Digitalisasi adalah salah satu fokus dari reformasi birokrasi berdampak. Tiga lainnya adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, dan percepatan prioritas aktual Presiden.

Penduduk miskin di Riau adalah 6,68 persen, dibawah rata-rata nasional yaitu 9,36 persen. Sementara data kasus stunting mencapai 17 persen, yang juga berada dibawah rata-rata nasional.

Dengan melihat data ini, Menteri PANRB mengapresiasi dan terus mendorong agar kemiskinan dan stunting terus ditekan.

Lanjutnya dikatakan, jalan tol pelayanan publik masih menjadi “PR” bersama. Untuk diketahui, saat ini Mal Pelayanan Publik (MPP) di Provinsi Riau masih terselenggara di dua kota, yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Karenanya Anas mendorong seluruh kepala daerah di Provinsi Riau untuk segera membangun MPP di daerahnya.

“Gedung tidak menjadi yang utama. Gedung bekas pun asal letaknya strategis tinggal di set up untuk MPP tetap jalan,” imbuhnya.

Anas pun berharap Riau bisa menjadi provinsi pertama yang seluruh kabupaten/kotanya memiliki MPP.

Selain itu Menteri Anas tidak lupa mendorong kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk menjadi lokus percontohan MPP Digital.

“Saya lihat pejabat di Riau ini komitmennya tinggi. Jadi saya kira ini bisa mudah dikerjakan,” lanjutnya.

Dalam kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Menteri Anas sebelumnya meninjau MPP Pekanbaru. Peninjauan tersebut didampingi oleh Gubernur Riau Syamsuar. Syamsuar menyampaikan bahwa Menteri Anas memberikan arahan agar di tahun 2024 seluruh kabupaten/kota sudah memiliki MPP.

“Ini semua dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik untuk memudahkan masyarakat. Sehingga mereka tidak susah untuk urusan ke provinsi, mereka bisa ke kabupaten/kota. Kami siap untuk itu dan kami harapkan dukungan bupati/wali kota,” pungkasnya. (ADV)

Jurnalis: Agung Nugroho

BANYUWANGI – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebut kerja-kerja birokrasi harus memiliki dampak langsung ke penurunan stunting di masyarakat.

Kerja birokrasi tidak boleh hanya sibuk di urusan administrasi, tetapi harus memberikan perubahan nyata di masyarakat.

“Birokrasi ini tidak boleh sibuk sendiri, rapat sana rapat sini, yang diurus lebih banyak tumpukan kertas. Birokrasi harus fokus ke masyarakat. Kerjaan ASN bisa kurangi kemiskinan enggak? Bisa turunkan angka stunting engga?” ujar Menteri Anas, Selasa (1/8/2023).

Dalam acara Pancasila dalam Tindakan Mendukung Penurunan Stunting yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Banyuwangi itu, Anas menyebut bahwa kerja bersama untuk mengurangi stunting adalah aksi nyata penerapan nilai-nilai Pancasila.

“Gerakan yang dihadirkan hari ini merupakan bentuk konkret komitmen dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Gotong Royong tercermin dalam bentuk collaborative governance antar-kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menangani stunting,” katanya.

Kementerian PANRB lewat Reformasi Birokrasi (RB) Tematik adalah salah satu pendorong agar kerja birokrasi memiliki dampak langsung di masyarakat. Sesuai arahan Presiden Jokowi agar birokrasi harus lincah dan cepat serta berorientasi kepada hasil atau outcome, bukan fokus ke input atau hulunya.

“Di Kementerian PANRB, penilaian indeks Reformasi Birokrasi harus menggambarkan dampak kepada masyarakat yang kita sebut RB Tematik. Ada empat sasaran: kemiskinan, investasi, dan percepatan program prioritas seperti produk dalam negeri, inflasi, tentu saja pengurangan stunting. ketiga diatas ditopang oleh digitalisasi pemerintahan,” lanjut mantan Kepala LKPP ini.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD yang mewakili Wakil Presiden RI dalam kesempatan yang sama menyampaikan pentingnya menurunkan angka stunting, khususnya dalam mempersiapkan Indonesia Emas.

“Masalah stunting yang amat kritikal bisa kita selesaikan bersama dengan gotong royong. Indonesia akan jadi Indonesia yang hebat, tahun 2045 akan jadi Indonesia Emas. Kita harus hidupkan semangat gotong royong untuk turunkan stunting,” ujar mantan Ketua MK ini.

Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila relevan untuk mendorong menurunkan angka stunting. Gotong royong diyakini sebagai kunci menyiapkan generasi berkualitas di masa mendatang.

“Dampak buruk stunting memengaruhi kualitas SDM sebuah negara. Stunting bukan hanya berdampak kondisi fisik anak, tetapi juga kesehatan dan kemampuan berpikirnya. Kami di BPIP berikhtiar meneladankan nilai Pancasila melalui program Bapak Asuh Anak Stunting,” kata guru besar UIN Sunan Kalijaga ini.

Jurnalis: Agung Nugroho

JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menegaskan Dana Desa bisa digunakan untuk menunjang kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Menurutnya, sebagai ujung tombak pencegahan stunting, posyandu sangat berperan dalam mensosialisasikan pentingnya makanan sehat dan bergizi bagi ibu dan anak di desa.

Maka dari itu, Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini mengusulkan agar pengadaan makanan sehat untuk balita sebaiknya memberdayakan para kader Posyandu untuk menyiapkannya.

Untuk diketahui, Kemendes PDTT telah membuat program ketahanan pangan dengan economy circular yaitu program pembuatan makanan sehat dari hewan ternak seperti kambing atau ayam.

“Sehingga menggerakkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat desa,” kata Gus Halim saat Live Instragram dengan Ahli Gizi Masyarakat Dr Tan Shot Yen, Rabu (21/6/20203).

Gus Halim mengatakan, jika 74.961 desa menjalankan program ketahanan pangan maka bisa menggerakkan ekonomi desa dan bakal membuat ekonomi Indonesia naik secara signifikan.

Mantan Ketua DPRD Jatim ini juga menegaskan bahwa dana desa tidak diperkenankan digunakan sebagai honor relawan dan kader desa. Namun hal itu bisa diganti dengan pemberian akomodasi berupa transportasi.

Sehingga kader atau relawan bisa menggunakannya tidak hanya saat dilakukan penimbangan badan atau imunisasi, tapi juga bisa untuk kunjungan ke rumah-rumah balita.

“Hal ini agar pertumbuhan bayi-bayi di Indonesia yang saat berkaitan dengan masa depan bangsa tertangani dengan baik,” kata Gus Halim.

Dia menjelaskan jika dana desa dapat digunakan untuk pembelian alat penimbangan bayi secara digital atau alat USG dengan catatan belum dianggarkan oleh instusi lain.

Selain itu dana desa bisa digunakan apa saja asal berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya masyarakat (SDM).

Gus Halim menegaskan jika dilaksanakan sesuai peruntukkan dengan administrasi yang jelas maka tidak perlu khawatir ada tudingan korupsi.

“Tidak perlu ragu, kita sudah bekerja sama dengan Kejaksaan dan Polri. Asal tidak berniat menyalahgunakan dana desa maka tidak perlu takut. Tidak akan ada kepala desa yang jadi tersangka korupsi dana desa jika memang sesuai peruntukkan,” tandasnya.

Diketahui, Posyandu menjadi ujung tombak pencegahan stunting di Indonesia.

Hal ini dibuktikan oleh hasil survei tahun 2023 oleh Health Collaborative Center (HCC) yang menunjukkan tingkat kepercayaan ibu terhadap layanan Posyandu khusunya untuk Ibu dan Anak sangat signifikan atau tinggi.

Survei ini juga merekomendasikan perlunya pendekatan teknologi dan digitalisasi untuk dapat memantapkan kualitas pelayanan di Posyandu.

Pemanfaaatan Dana Desa untuk Posyandu dan kegiatan pendukung stunting dalam periode 2015-2022 telah dibangun 42.300 ribu Posyandu, 1,5 juta unit air bersih, 444.000 unit MCK, 14.400 unit Polindes, 45,8 juta meter drainase, 66.700 kegiatan PAUD, 76.600 unit sumur, dan 29.000 unit sarana olah raga.

Jurnalis: Dirham

BREBES – Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar melakukan sosialisasi Dana Desa Rp 5 miliar dan penurunan stunting di Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah.

Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu mengapresiasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang telah berhasil mendorong tercapainya Daulat Data Desa.

Gus Muhaimin menilai SDGs Desa telah sukses mengimplementasikan strategi pemberantasan kemiskinan melalui kegiatan pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penanganan di kantong-kantong kemiskinan secara efektif

“Karena masing-masing desa memperoleh jumlah alokasi dana yang jelas seperti dana desa, dengan mekanisme pencairan langsung ke rekening desa. Tepat sasaran, tepat kegiatan, dan tepat waktu,” kata Gus Muhaimin di Brebes (18/6/2023).

Ketua Umum DPP PKB ini menegaskan bahwa warga desa paling memahami program yang dibutuhkan oleh desa.

Mekanisme penentuan sasaran program perlindungan sosial, subsidi, dan pemberantasan kemiskinan.

Gus Muhaimin juga mengapresiasi berbagai inisiatif Posyandu di Kabupaten Brebes dalam penanganan stunting, seperti Program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting), Program Bapak Asuh Anak Stunting, dan terbentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang kegiatannya didukung anggaran dari dana desa.

“Saya berharap seluruh Posyandu di Kabupaten Brebes semakin aktif menangani stunting dan semuanya menjadi Posyandu Mandiri,” kata Gus Muhaimin.

Oleh karena itu, Gus Muhaimin mendorong agar Pemkab Brebes dan Pemprov Jawa Tengah lebih optimal membina dan memberikan dukungan program kepada Posyandu.

Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di desa-desa wajib melibatkan desa sebagai pelaku utama, seperti inisiatif konvergensi stunting dalam perencanaan pembangunan desa perlu dikembangkan sebagai platform desa dalam penanganan stunting.

Gus Muhaimin mengatakan, diperlukan konsolidasi program dan pendanaan yang tersebar di berbagai program yang tersebar di Kementerian/Lembaga untuk peningkatan kapasitas Desa.

“Program ini nantinya dikonsolidasikan menjadi satu program yaitu Pemberantasan Kemiskinan Ekstrem, Stunting dam kesejahteraan warga desa,” kata Ketua Umum DPP PKB ini.

Selanjutnya, desa harus memperoleh peningkatan alokasi anggaran termasuk Dana Desa dan Perluasan Kewenangan Desa agar Desa dapat lebih mengokohkan otonomi desa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, mengatasi persoalan-persoalan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa.

Peningkatan peluang pengelolaan sumber-sumber daya desa yang dapat dikelola desa untuk menggerakkan ekonomi desa melalui Bumdes yang bekerjasama dengan pelaku ekonomi desa lainnya.

Peningkatan fasilitas kesehatan di desa untuk memastikan upaya pengendalian stunting serta mewujudkan desa sehat dan sejahtera.

Jurnalis: Dirham

BREBES – Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT, Teguh Hadi Sulistiono mengatakan upaya dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting melalui kegiatan sektor kesehatan.

Menurutnya, berdasarkan undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengamanatkan bahwa salah satu tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Peningkatan Sumber Daya Manusia di desa termasuk di dalamnya bidang kesehatan.Sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar pembangunan manusia,” kata, Teguh Hadi Sulistiono di dalam Chanel YouTube BPI Kemendes PDTT.Minggu (18/6/2023).

Pasalnya, sejalan dengan hal tersebut konvergensi percepatan penurunan stunting di desa salah sagu investasi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa.

Di tambah lagi, kata Teguh, melalui Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, mendefinisikan secara jelas bahwa percepatan penurunan stunting adalah upaya mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

“Yang dilaksanakan secara konvergen, holistik dan intergratif dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di pusat, daerah dan di tingkat desa,” pungkas dia.

Sehingga, program-program tersebut melalui berbagai mekanisme, implementasi dan juga penganggaran.

“Termasuk di dalam penganggaran yang di alokasikan dari dana desa.Secara eksplisit saat ini di dalam peraturan Mentri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa, sudah mencantumkan terkait dengan pencegahan dan percepatan penurunan stunting di desa,” terang Teguh.

Maka dari itu, ia mengharapkan tidak ada alasan lagi bagi desa- desa tidak melakukan pecegahan dan percepatan penurunan stunting.

“Dari data SSGI tahun 2022, Kabupaten Brebes termasuk Kabupaten angka prevalansi stuntingnya tertinggi di Jawa Tengah,” ungkap Teguh.

Salah satu kader Kesehatan di Desa Kersana, Kecamatan.Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Cita Wati menceritakan kegiatan mengenai kesehatan di desanya.

“Ada Posyandu Balita, Bina Keluarga Berencana (BKB), pelatihan ibu hamil, Pemberian makanan tambahan (PMT) ibu hamil, Pemberian makanan tambahan (PMT) balita dibawah 2 tahun katagori stunting atau kurang giji,” jelasnya.

Cita Wati merinci, bahwa kegiatan posyandu setiap bulan melakukan penimbangan berat badan, mengukur panjang dan tinggi 3 bulan sekali, melakukan pengukuran lingkaran kepala (Lila) setiap 6 bulan sekali.

“Dari Posyandu kita dapat data anak yang kurang giji atau stunting kita ajak makan bersama di balai desa.Namanya kegiatan pemberian makan pada anak, Menunya kita konsultasi dengan puskesmas ahli giji jadi sesuai standar giji,” ujar Cita Wati .

Sebagai informasi, Ketua Umum (Ketum) Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut pencegahan stunting pada anak bisa dilakukan dengan memberikan makanan berprotein tinggi.

Menurutnya, anak tak hanya diberikan makanan yang mengandung nabati seperti sayuran dan buah-buahan saja.

“Yang perlu di perhatikan saat melakukan kegiatan pencegahan stunting itu protein hewani harus ada. Jangan stunting di obati biskuit, bubur kacang hijau,” kata dr Piprim Basarah, Selasa (23/5/2023).

Dirham

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebut pencegahan stunting pada anak bisa dilakukan dengan memberikan makanan berprotein tinggi.

Menurutnya, anak tak hanya diberikan makanan yang mengandung nabati seperti sayuran dan buah-buahan saja.

“Yang perlu di perhatikan saat melakukan kegiatan pencegahan stunting itu protein hewani harus ada. Jangan stunting di obati biskuit, bubur kacang hijau,” kata dr Piprim Basarah kepada Indonesiaparlemen.com, di Jakarta, Selasa (23/5/2023).

Sebagai informasi, hasil survei Status Gizi Indonesia pada 2022 menyebut bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada di angka 21,6 persen dengan target sebesar 14 persen di 2024.

“IDAI mempunyai peran dan fungsi untuk memberikan edukasi, sosialiasi dan advokasi (pendampingan). Sebagai eksekusi program stunting bukan kami (IDAI), itu pemerintah dengan perangkatnya (yang tangani),” ucap dia.

Meski begitu, IDAI berkolaborasi dengan instansi yang menjalankan program pencegahan stunting.

Dia mengimbau agar orangtua agar memperhatikan asupan gizi dari makanan yang diberikan ke anak.

“Nasi banyak tetapi enggak ada protein hewaninya bagaimana engggak stunting,” pungkas dia.

Jurnalis: Dirham

JAKARTA – Desa memiliki peran strategis dalam pendekatan konvergensi stunting yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan serentak terhadap kualitas gizi masyarakat. Peran penting desa akan meningkatkan perbaikan gizi pada ibu hamil dan balita yang menjadi sasaran prioritas program pencegahan stunting.

Peran strategis desa dalam konvergensi stunting di antaranya dilaporkan desa dalam pencairan dana desa.

Oleh karena itu, desa wajib melaporkan rencana dan kegiatan konvergensi stunting saat pencairan dana desa periode terakhir.

“Desa diharapkan berperan dalam kebijakan konvergensi stunting untuk ibu hamil, serta untuk anak di bawah dua tahun,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Sabtu (29/4/2023).

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini memaparkan, data profil desa yang setiap tahun dikumpulkan untuk pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 di desa ada sebanyak 3.036.289 ibu hamil, dan 5.332.928 anak di bawah 2 tahun.

Dari data tersebut, sebanyak 169.584 ibu hamil menerima bantuan penanganan khusus dalam tenggat waktu satu bulan.

“Namun, masih ada 169.584 ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Sehingga, mereka mendapat kunjungan rumah bulanan,” sebut Gus Halim.

Sedangkan data anak di bawah umur 2 tahun, rinciannya sebanyak 2.931.289 anak telah mendapat imunisasi dasar lengkap.

Selanjutnya 3.541.272 anak ditimbang rutin bulanan, serta 3.459.769 anak diukur tinggi badan dua kali dalam satu tahun.

Guna memastikan pendekatan penanganan stunting terlaksana secara maksimal, dilakukan juga kunjungan ke rumah warga secara intensif.

“Kunjungan ke rumah yang memiliki anak bergizi kurang, buruk, dan stunting mencapai 212.871 rumah,” jelas mantan Ketua DPRD Jatim ini.

Data hasil laporan ukuran tenaga posyandu atas pertumbuhan anak dari usia 0 hingga 23 bulan, menunjukkan masih ada 69 persen atau 146.291 anak desa terindikasi stunting, dan 300.339 anak desa beresiko stunting.

“Tingkat konvergensi kegiatan-kegiatan desa terhadap ibu hamil mencapai 69 persen. Tingkat konvergensi kegiatan-kegiatan desa terhadap anak usia 0 sampai 23 bulan mencapai 69 persen,” pungkasnya.

Jurnalis: Dirham

BEKASI – Kepala Desa Jejelen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Kumpul memprioritaskan program Posyandu. Hal itu dilakukan untuk mendukung pencegahan stuting di Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, setiap bulan di masing-masing Rukun Warga (RW) sudah dijadwalkan kegiatan posyandu yang terus di gencarkan oleh pemerintahan Desa Jejalen Jaya bersama Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (Puskesmas).

“Antusias warga yang datang membawa balita ke Posyandu luar biasa. Tadi saja sekitar 350 balita sudah diberikan Vaksin Polio,” kata Kumpul kepada Indonesiaparlemen.com, Selasa (4/4/2023).

Dia mengatakan, Pemeritahan Desa Jejalen Jaya sudah mengalokasi anggaran khusus untuk penanganan Stuting. Bahkan, Kata Kumpul, pihaknya telah merealisasikan kebutuhan masyarakat mendirikan bangunan Posyandu.

“Alhamdullah, kalau ada perumahan Fasos Fasumnya, pasti kita upayakan anggarkan untuk Posyandu. Sekarang memang harus ada Posyandu, kan kadang-kadang ada di rumah warga (posyandu),” ujar Kumpul.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta mangatakan bahwa Kemendesa sangat mengapresiasi kegiatan Posyandu yang di selenggarakan di Desa Jejalen Jaya, Kecamatan.Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.

“Selama ini terus mencatat kondisi poyandu di desa-desa di Indonesia,” ungkap Ivanovich Agusta saat dihubungi Indonesiaparlemen.com,

Dia berkata, sebagaimana Permendesa nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa antara lain untuk konvergensi stunting.

Namun, Ivanovich Agusta menyampaikan tentang penggunaan dana desa untuk stunting dikelola oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

“Antara lain kewajiban untuk melaporkan kegiatan penanganan stunting di desa,” tutupnya.

Sebelumnya, Penasihat Dewan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Lilik Umi Nashriyah menegaskan hal tersebut dalam sosialisasi percepatan penurunan stunting tingkat desa di Lampung Selatan, Lampung, Selasa (7/3/2023).

Dia juga meminta kepala desa sebagai nahkoda pembangunan di tingkat desa untuk tidak lengah dan terus memperbaiki serta mengatur kualitas gizi pada ibu hamil di desanya. Langkah ini bisa dilakukan dengan penurunan stunting menggunakan dana desa.

Jurnalis: Dirham

BANTUL – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengajak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) serta Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) fokus dalam penanganan stunting.

Penanganan diprioritaskan pada daerah dengan angka stunting tertinggi.

Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar menjelaskan, masalah stunting di Indonesia yang sering dijumpai di antaranya pendek (stunting), kekurangan gizi, dan kurus (wasting) untuk balita, serta anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil.

“Permasalahannya adalah, kita belum fokus pada desa-desa di wilayah-wilayah yang tinggi stuntingnya. Ini yang menurut saya nanti perlu kita sinergikan antara data di Kementerian Desa, dengan data di BKKBN, juga dengan Asosiasi Dinkes,” kata Gus Halim saat menjadi keynote speaker Lokakarya Nasional Praktek Baik Desa Bebas Stunting di Bantul, DIY, pada Kamis (16/3/2023) malam.

Sebagai program prioritas nasional, kata Gus Halim, maka pemerintah berupaya semaksimal menghapus masalah stunting. Di antaranya dengan memanfaatkan dana desa sebagai salah satu instrumen pada pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Sehingga diharapkan bisa mewujudkan desa sehat dan sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa adalah pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera.

Sesuai nomenklatur Setwapres, sebesar 20,22 persen telah dimanfaatkan untuk mengatasi dan menanggulangi masalah stunting.

“Pemanfaatan dana desa itu sangat erat kaitannya dengan urusan kesehatan, karena bicara tentang peningkatan SDM. Berarti di dalamnya terkait juga dengan stunting,” katanya.

Gus Halim juga menyampaikan bahwa total anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat dalam mendukung kemajuan pembangunan di desa yakni sebesar Rp68 triliun.

Selain untuk penanganan stunting juga diperuntukkan pada program ketahanan pangan nasional dan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“Sementara, total dana desa di tahun 2022 itu ada Rp68 Triliun. Sehingga 30,05 persen dana desa itu ada pemanfaatannya untuk urusan-urusan yang terkait dengan stunting,” pungkas Gus Halim.

Jurnalis: Dirham

LAMPUNG SELATAN – Dana Desa bisa dimanfaatkan untuk perbaikan gizi, penurunan stunting hingga penanganan penderita gizi buruk pada balita. Pertumbuhan bayi yang baik dan sehat menentukan kualitas generasi dimasa depan.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) ini harus terus dioptimalkan sedini mungkin karena Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada 2030-2035.

Penasihat Dewan Dharma Wanita Persatuan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Lilik Umi Nashriyah menegaskan hal tersebut dalam sosialisasi percepatan penurunan stunting tingkat desa di Lampung Selatan, Lampung, Selasa (7/3/2023).

Dia juga meminta kepala desa sebagai nahkoda pembangunan di tingkat desa untuk tidak lengah dan terus memperbaiki serta mengatur kualitas gizi pada ibu hamil di desanya. Langkah ini bisa dilakukan dengan penurunan stunting menggunakan dana desa.

“Tolong ibu-ibu kepala desa, saya titip no one left behind. Kalau ada warga Anda yang stunting, berarti pak Kepala Desanya perlu disentil. Karena dana desa boleh dipakai untuk penambahan gizi dan penurunan stunting,” ujarnya,

Lilik juga meminta Bupati sebagai inisiator percepatan penurunan masalah stunting harus secara intensif melakukan koordinasi serta pengawasan atas realisasi program yang telah matang dicanangkan.

“Saya titip Bu Bupati, kalau ada warga desanya yang masih stunting, tolong bu Kadesnya disentil, biar Bu Kadesnya ganti menyentil Pak Kadesnya, gitu,” ucap dia.

Lilik menjelaskan, dalam proses penanganannya perlu dukungan serta peran aktif seluruh stakeholder terkait dalam mensukseskan target program nasional penurunan stunting.

Kebijakan ini sesyai dengan perintah presiden yang mengimbau kepala daerah agar turut memberikan afirmasi kebijakan terhadap langkah percepatan penurunan stunting di daerahnya masing-masing.

“Tolong ya, anak-anak kita adalah masa depan negara kita, masa depan bangsa kita. Maka, kualitas bangsa kita di masa depan adalah tergantung pada balita kita saat ini,” tegasnya.

Meski demikian, dia menyebut bahwa peran dan kepedulian keluarga merupakan faktor utama dalam menjaga kualitas pertumbuhan pada anak, baik sebelum maupun sesudah kelahiran.

“Dengan begitu, diperlukan intervensi stunting baik sebelum maupun sesudah kelahiran, pre dan postnatal,” pungkas dia.

Jurnalis: Dirham