Menurutnya, Landasan budaya menjadi sangat penting, bahkan Pancasila pun dibangun dengan landasan budaya.

“Itulah alasan Pancasila begitu menyatu dengan bangsa Indonesia karena digali dan dibangun atas dasar budaya,” kata menteri yang akrab disapa Gus Halim saat menghadiri Festival Budaya Desa di Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Jombang, Jawa Timur, Minggu (21/1/2024).

Budaya merupakan pondasi seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat maupun pemerintahan.

“Budaya itu pondasi semua tatanan, karena kehidupannya kita dibangun atas budaya,” kata Profesor Kehormatan UNESA ini.

Ditegaskan Gus Halim, sila-sila dalam Pancasila telah menunjukkan identitas bangsa Indonesia yang berketuhanan hingga berkeadilan sosial.

Budaya disebut Gus Halim bakal jadi penuntun yang luar biasa. Ini jadi alasan dirinya hadir dalam Festival Budaya Desa yang diinisiasi Komunitas Muda Berta.

Mantan Ketua DPRD Jatim ini berharap desa-desa lain bisa menggali dan terus kembangkan budaya desa karena bisa menjadi identitas tersendiri.

Gus Halim juga berbangga karena hampir seluruh wilayah miliki acara Selamatan Desa yang digelar setiap tahun.

“Ini hal yang membanggakan karena masing-masing desa miliki upacara untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT,” ujarnya.

Festival Budaya Desa yang diinisiasi Komunitas Muda Berta ini digelar di bDesa Kedung Betik untuk menggugah pemuda desa melestarikan kekayaan budaya dan kearifan lokal.

Jurnalis : Agung Nugroho

Maka dari itu, Rapat Kerja (Raker) Tahun 2024 harus dioptimalkan untuk mengevaluasi, mendiskusikan solusi potensial, dan merencanakan langkah-langkah pencapaian target.

“Oleh karena itu, pencapaian di Tahun 2024 merupakan pertaruhan kapabilitas periode ini dalam menuntaskan target-target, baik dalam RPJMN 2020-2024 maupun RPJPN 2005-2025. Jadi, Inilah puncak evaluasi dan koreksi capaian, pilihan-pilihan kebijakan yang diambil menteri, kerja-kerja unit kerja terhadap target tujuan yang telah ditetapkan, termasuk forum pamungkas untuk mengevaluasi tim, staf, pimpinan unit kerja, hingga menteri,” katanya saat membuka Raker Tahun 2024 Kemendes PDTT pada Senin (15/1/2024) di Nusa Dua, Bali.

Menurut menteri yang akrab disapa Gus Halim ini Rapat Kerja (Raker) Tahun 2024 merupakan Raker tahunan terakhir pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo 2019-2024. Oleh karenaitu, Raker ini juga untuk mengevaluasi kinerja tahun 2023 serta melakukan langkah perbaikan dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023.

“Kegiatan Raker Kemendes PDTT 2024 ini adalah Raker tahunan terahir untuk periode 2019-2024 dan mungkin juga, ini adalah rapat kerja terakhir bagi saya sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Halim menyampaikan bahwa tahun ini pula, negara telah menyediakan fasilitas istimewa kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan koreksi dan evaluasi terhadap pemerintah melalui Pemilihan Umum.

“Karena itu, hiruk pikuk pesta demokrasi tidak boleh mempengaruhi kinerja kita. Kita harus terus bekerja keras untuk menuntaskan target sasaran strategis bidang desa, daerah tertinggal dan transmigrasi pada akhir RPJMN 2020-2024,” katanya.

Gus Halim meminta agar setiap diri masing-masing seluruh pegawai di lingkungan Kemendes PDTT dapat berguman, bahwa, setelah hampir 5 tahun perjuangan membangun desa, daerah tertinggal dan transmigrasi dapat memastikan bermanfaat bagi warga desa.

“Kita harus dapat pastikan, bahwa ada legacy yang kita tinggalkan, yang bermanfaat bagi warga, baik generasi maupun bagi pertiwi,” katanya.

Apalagi, tambah Gus Halim, setelah 10 tahun Undang-Undang desa dan 9 tahun dana desa disalurkan langsung ke desa, bangsa ini dapat menyaksikan kerja-kerja pemberdayaan yang telah membangkitkan gairah pembangunan di desa.

Dana Desa menjadi sumber pendapatan terbesar bagi desa yang menghasilkan output dan memeratakan hasil pembangunan serta mensejahterakan desa. Bahkan, sanggup menjadi bantalan sosial, tatkala negara dilanda pandemi Covid-19 beberapa tahun silam.

“Berbagai kinerja menakjubkan ini, tentu tidak boleh hanya terukir sebagai angka tanpa makna. Pengalaman, pembelajaran dari desa, daerah tertinggal dan transmigrasi harus menjadi khasanah keilmuan, basis akademis bagi penyusunan kebijakan serta pijakan yang kuat menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Jurnalis: Agung Nugroho

fokus pada keunikan dapat membantu desa membangun citra yang kuat dan membedakan diri dari destinasi lain.

Hal itu Ia sampaikan saat memberikan penghargaan dan hadiah kepada desa yang masuk 15 besar dalam dua kategori Lomba Desa Wisata Nusantara (LDWN) 2023.

Penyerahan penghargaan dan hadiah dilaksanakan pada malam apresiasi pemenang LDWN 2023 di Mataram, Nusa Tenggara Baray (NTB) pada Jumat (24/11/2023) malam.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu menjelaskan bahwa pelaksanaan LDWN 2023 ini meneruskan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 dan 2022.

“Lomba ini bermanfaat untuk mengapresiasi upaya desa, dalam mengembangkan desa wisata, serta mempromosikan keunikan dan keindahan desa wisata, kepada khalayak lebih banyak. Ayo berwisata ke desa saja,” kata Gus Halim.

Pada malam apresiasi pemenang LDWN ini, Gus Halim juga menyerahkan secara simbolis bantuan sarana pendukung Desa Cerdas berupa satu set komputer, printer dan juga dana pendukung sebesar Rp20 juta setiap tahun kepada peserta program Desa Cerdas.

“Malam ini Desa Cerdas Fase I yaitu 5 desa dari Kabupaten Sumbawa siap menerima sarana ruang komunitas Digital Desa yang akan dikirim langsung dari gudang produksi ke desa-desa yang terpilih,” kat Profesor Kehormatan Unesa Surabaya ini.

Gus Halim juga mengapresiasi kepala daerah yang berkomitmen mendukung pengembangan desa wisata. Diharapkan para kepala daerah semakin kuat berkomitmen kepada desa.

“Semoga para pemenang semakin berkualitas membangun wisata berkelanjutan. Semoga para kepala desa semakin bersemangat mendukung BUMDesa wisata,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Halim berpesan agar desa harus membangun secara otentik, mendinamiskan kelembagaan dan budaya desa senantiasa adaptif terhadap lingkungan.

“Desa Wisata, pasti harus mengedepankan keunikan desa, keunikan alamnya, keunikan budayanya, keunikan keseniannya, dan segala keunikan lainnya. Sektor wisata kini menjadi salah satu strategi utama desa untuk meningkatkan pendapatan warga, melindungi lingkungan dan juga menjaga kerukunan warga,” urai Gus Halim.

Saat ini desa-desa wisata mencakup jenis wisata yang meriah. Di antaranya yakni wisata danau dan laut, pantai, pegunungan, hutan, sungai, air terjun, air panas, embung, kolam pemandian umum, taman, budaya, seni dan tradisi, sejarah dan religi, dan kuliner.

“Desa wisata harus mengedepankan wisata yang berkelanjutan dan mendukung SDGs Desa tujuan ke sembilan yakni Infastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan,” kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Dalam malam apresiasi ini, sejumlah bupati yang desanya masuk 15 besar pada dua kategori ini turut hadir untuk menerima penghargaan atas dedikasi dan komitmennya dalam pengembangan desa wisata di wilayahnya masing-masing.

Diketahui LDWN 2023 diluncurkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sejak Agustus lalu telah usai.

Sedikitnya 30 desa masuk 15 besar dimasing-masing kategori yakni kategori pertama desa dengan status IDM berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Sedangka kategori yang kedua adalah desa mandiri dan maju.

Adapun 30 desa yang masuk 15 besar masing-masing secara berurutan berdasarkan kategori yakni untuk kategori desa berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal adalah Desa Waetuwo (Wajo), Desa Kiluan Negeri (Tanggamus), Desa Guci (Tegal), Desa Partungko Naginjang (Samosir), Desa Lukpanenteng (Banggai Kepulauan), Desa Labengki (Konawe Utara), Desa Melung (Banyumas), Desa Lifuleo (Kupang), Desa Golo Loni (Manggarai Timur), Desa Kalipelus (Pacitan), Desa Tanjung Lanjut (Muaro Jambi), Desa Bantayan (Aceh Utara), Desa Bangsri (Blora) dan Desa Iso (Maluku Tenggara).

Sedangkan untuk desa yang masuk 15 besar kategori desa mandiri dan maju yakni Desa Ketapanrame (Mojokerto), Desa Kaduela (Kuningan), Desa Panaikang (Sinjai), Desa Hendrosari (Gresik), Desa Jatimulyo (Kulonprogo), Desa Senaru (Lombok Utara), Desa Kare (Madiun), Desa Dumaring (Berau), Desa Jangglengan (Sukoharjo), Desa Plajam (Jepara), Desa Tunggulrejo (Karanganyar), Desa Buku (Polewali), Desa Karang Kemiri (Banyumas), Desa Penarungan (Badung) dan Desa Puspamukti (Tasikmalaya).

Selain itu untuk desa wisata favorit pada kategori desa berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal diraih oleh Desa Guci di Kabupaten Tegal. Sedangkan untuk desa favorit pada kategori desa mandiri dan maju diraih oleh Desa Ketapanrame di Kabupaten Mojokerto.

Jurnalis: Agung Nugroho

Keberhasilan itu ditunjukkan dengan data pembangunan desa secara keseluruhan sepanjang tahun 2014-2023, di mana Desa Mandiri bertambah 11.282 desa, yakni dari 174 desa menjadi 11.456 desa.

Dengan demikian, data pembangunan desa hari ini jauh berbeda, bahkan melampaui dari pada awal tahun 2014.

“Tepat pada titik inilah peran tenaga pendamping profesional (TPP) bermakna. Kiprahnya di lapangan turut menentukan implementasi, setiap kebijakan yang diterbitkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” kata menteri yang akrab Gus Halim ini saat membuka Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional Program P3PD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Jawa Timur di Graha UNESA Surabaya, Minggu (12/11/2023).

Lebih jauh, Gus Halim menjelaskan bahwa peranan strategis pendamping desa akan semakin besar dan luas, sejalan dengan pesatnya pengembangan industri ekonomi lokal yang berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Di samping itu, rumusan APB Desa 2023 menunjukkan, rata-rata jumlah kegiatan pembangunan di Desa Sangat Tertinggal hanya 18 jenis.

Sementara pada Desa Mandiri, rata-rata tercakup 39 jenis kegiatan pembangunan.

“Ini menunjukkan kebutuhan peran TPP, harus meningkat sejalan dengan peningkatan status pembangunan desa, menguatkan peran membersamai. Ing madyo mangun karso,” papar Profesor Kehormatan UNESA ini.

Gus Halim menambahkan, saat ini Kemendes PDTT juga terus melakukan percepatan pengembangan transmigrasi, dengan berbasis kawasan dalam suatu kesatuan sistem yang utuh.

Pengembangan transmigrasi ini membutuhkan peran badan usaha untuk membangun kawasan tersebut, terutama sistem kelistrikan.

Pengembangan itu diyakini akan bermanfaat pada perekonomian setempat, seperti pada sektor peternakan, perikanan maupun pertanian. Di antaranya untuk pembangunan fasilitas pendinginan, pengolahan hasil pertanian, dan juga telekomunikasi.

Saat ini, tujuh kawasan transmigrasi telah masuk kategori Berdaya Saing. Sedangkan 12 kawasan masuk kategori Berkembang, dan 33 kawasan lainnya pada kategori Mandiri.

“Di Indonesia, terdapat 152 kawasan transmigrasi. Adapun RPJMN 2020-2024 menetapkan target revitalisasi 52 kawasan. Rata-rata nilai indeks kawasan transmigrasi tersebut telah meningkat, dari 48,74 persen poin menjadi 57,50 persen poin,” ungkap Gus Halim.

Kegiatan ini diikuti oleh ribuan Tenaga Pendamping (TP) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berasal dari sejumlah kabupaten di Jawa Timur, di antaranya Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Jombang, Bondowoso, Sidoarjo, Madiun, Magetan, dan Ngawi.

Sedangkan Gus Halim hadir didampingi Kepala BPSDM Kemendes PDTT Luthfiyah Nurlaela, dan Sekretaris BPSDM Kemendes PDTT Asnawi Sabil.

Jurnalis: Agung Nugroho

Pagu kebutuhan anggaran Kemendes PDTT tahun anggaran 2024 mencapai Rp4,74 triliun dari nota keuangan RAPBN 2024 sebesar Rp2,75 triliun. Sedangkan anggaran Kemendes PDTT pada 2023 sebesar Rp2,99 triliun.

“Selanjutnya Komisi V DPR bersama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai pagu kebutuhan melalui mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR,” kata pimpinan Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Kemendes PDTT, Andi Iwan Darmawan Aras, Selasa (29/8/2023).

Dalam pemaparan hasil rapat, Iwan Aras menyarankan Kemendes PDTT agar menyesuaikan alokasi pagu anggaran TA 2024 sesuai dengan usulan dan saran Komisi V DPR.

Selain itu meminta Kemendes PDTT agar menambah alokasi anggaran untuk bantuan pengembangan BUMDes dan Desa Wisata.

Kemendes PDTT juga diminta berperan aktif pada Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terkait dengan prioritas penggunaan Dana Desa di 2024, Komisi V DPR dan Kemendes PDTT bersepakat untuk memberikan ruang seluas-luasnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

Legislatif memberikan apresiasi kepada Kemendes PDTT terhadap hasil pemeriksaan laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut.

“Selanjutnya, Komisi V DPR meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankah capaian opini tersebut di tahun mendatang,” ujar Iwan Aras.

Sementara itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengucapkan terima kasih atas apresiasi, dukungan dan arahan yang sudah diberikan oleh anggota Komisi V DPR.

Menteri yang akrab disapa Gus Halim ini berharap, kolaborasi yang sudah terjalin antara Kemendes PDTT dan Komisi V DPR akan terus berlanjut.

“Terima kasih hari ini telah kita sepakati beberapa hal sesuai dengan kesimpulan rapat. Dan tentu masih akan ditindaklanjuti untuk pembahasan-pembahasan yang lebih detail dan termasuk menyampaikan jawaban secara tertulis untuk hal-hal yang memang harus kita lengkapi dengan data,” ujar Gus Halim.

Turut hadir mendampingi Gus Halim yakni Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PEID Harlina Sulistyorini, Kepala BPI Ivanovich Agusta, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlaela, serta pejabat tinggi Pratama Kemendes PDTT lainnya.

Jurnalis: Angie