Sumber Indonesiaparlemen.com ini mengungkapkan jika jabatan Kepala Biro sudah cukup lama kosong dan belum kembali terisi sejak pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun. Selama periode tersebut, jabatan dijalankan melalui mekanisme Pelaksana Tugas (Plt).

Dia menyoroti ketika jabatan belum segera diisi secara definitif, sebagian ASN yang sebelumnya masih memenuhi syarat usia untuk mengikuti seleksi akhirnya kehilangan kesempatan akibat keterlambatan pembukaan seleksi.

“Beberapa ASN yang sebelumnya memenuhi syarat usia menjadi tidak lagi memenuhi persyaratan semata karena waktu pelaksanaan seleksi yang tertunda,” kata dia Kepada Indonesiaparlemen.com, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, situasi ini perlu dilihat bukan dari sisi individu, tetapi dari dampak administratif terhadap kesempatan karier ASN.

Padahal, kata dia, merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa manajemen ASN harus berbasis sistem merit yakni kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan tanpa diskriminasi. Dalam sistem merit, kesetaraan kesempatan menjadi prinsip fundamental.

“Apabila keterlambatan pengisian jabatan menyebabkan hilangnya kesempatan bagi ASN yang sebelumnya memenuhi syarat administratif, hal tersebut menurutnya patut menjadi refleksi dalam optimalisasi penerapan prinsip merit,” jelas dia.

Selain itu, ia juga menyinggung Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalitas, asas kecermatan.

Kekosongan jabatan strategis dalam waktu yang panjang, menurutnya, perlu dilihat dari sudut efektivitas organisasi dan kepastian struktur kelembagaan.

“Sebagai perguruan tinggi negeri, UPR sendiri telah memiliki Organisasi dan Tata Kerja terbaru sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 14 Tahun 2025. Dalam prinsip good university governance, pengisian jabatan strategis tepat waktu merupakan bagian dari menjaga stabilitas organisasi,” terang dia.

Lebih lanjut, ia juga merujuk pada Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1/SE/I/2021 yang mengatur bahwa masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) berlaku maksimal 3 bulan.

“Dapat diperpanjang satu kali selama 3 bulan
dengan total akumulasi tidak melebihi 6 bulan,” imbuh dia.

Dia menegaskan bahwa mekanisme Plt sah secara administratif, namun pada prinsipnya bersifat sementara dan tidak dimaksudkan menggantikan pengisian jabatan definitif dalam waktu terlalu lama.

“Yang saya soroti bukan figur Plt, melainkan durasi kekosongan jabatan definitif dan dampaknya terhadap kesempatan ASN,” ucapnya.

Dia menyampaikan pandangannya bukan keberatan atas hasil seleksi, melainkan refleksi atas waktu pelaksanaan seleksi yang dinilai berdampak pada kesempatan administratif.

Kedepan, dia berharap pengisian jabatan strategis di lingkungan UPR dapat dilakukan lebih tepat waktu agar tidak menimbulkan dampak serupa.

‘Pernyataan ini menjadi bagian dari dinamika yang lebih luas mengenai transparansi dan konsistensi tata kelola di lingkungan kampus,” pungkas dia.

Hingga berita ini diturunkan, UPR belum memberikan pernyataan resmi terkait kekosongan jabatan definitif tersebut.

Reporter: AF

Komitmen tersebut dijalankan bersama 35 media yang tergabung dalam organisasi tersebut sebagai upaya memperkuat fungsi pers sebagai penyambung lidah masyarakat.

Momentum ini sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari. DPW IPJI Kalimantan Tengah menilai peringatan tersebut menjadi pengingat pentingnya peran pers dalam menjaga demokrasi, transparansi, serta mengawal kepentingan publik di daerah.

Ketua DPW IPJI Kalimantan Tengah, Pickrol Hidayad, menyampaikan bahwa keberadaan IPJI tidak hanya sebagai wadah organisasi profesi jurnalis, tetapi juga sebagai jembatan antara masyarakat dan pemangku kebijakan. Melalui jaringan media yang tergabung, IPJI berupaya memastikan setiap suara publik dapat tersampaikan secara berimbang dan bertanggung jawab.

“Bertepatan dengan Hari Pers Nasional, kami menegaskan kembali bahwa IPJI hadir untuk masyarakat. Kami membuka ruang bagi siapa pun yang ingin menyampaikan aspirasi, kritik, maupun informasi yang perlu diketahui publik. Bersama 35 media yang tergabung, kami siap menjadi penyambung lidah masyarakat luas,” ujarnya.

Dia menambahkan, peringatan Hari Pers Nasional harus menjadi momentum refleksi bagi insan pers untuk terus menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme. Peran media dinilai sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, pembangunan daerah, hingga pelayanan publik.

Menurutnya, kolaborasi antar media di bawah naungan IPJI menjadi kekuatan dalam menghadirkan pemberitaan yang faktual, berimbang, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan sinergi tersebut, IPJI berharap mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Selain menjadi wadah aspirasi, DPW IPJI Kalteng juga berkomitmen meningkatkan kapasitas jurnalis melalui pelatihan, diskusi, dan forum bersama guna memperkuat kualitas pemberitaan. Langkah ini dinilai penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan semangat Hari Pers Nasional.

DPW IPJI Kalteng mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan informasi maupun persoalan yang membutuhkan perhatian publik melalui jaringan media yang tergabung. Organisasi ini memastikan setiap masukan akan ditindaklanjuti secara profesional sesuai dengan kaidah jurnalistik yang berlaku.

Dengan membuka ruang komunikasi yang lebih luas, DPW IPJI Kalimantan Tengah berharap kehadiran pers dapat terus menjadi mitra masyarakat dalam mengawal pembangunan dan kebijakan publik secara transparan, berimbang, dan berkeadilan, sebagaimana semangat yang diusung dalam peringatan Hari Pers Nasional.

Reporte: AF

Pertemuan tersebut tidak sekadar membahas teknis kerja sama, tetapi menegaskan keberpihakan pemerintah kota agar tak satu pun warga tertahan berobat hanya karena administrasi. Fokus utama rapat adalah menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPJS Kesehatan, khususnya dalam pembaruan dan sinkronisasi data kepesertaan.

Langkah ini dipandang sebagai terobosan penting untuk memangkas birokrasi yang selama ini dinilai masih kaku dan berlapis.

Sebelumnya, proses aktivasi BPJS Kesehatan hanya dapat dilakukan secara terbatas melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Palangka Raya atau dengan mendatangi langsung kantor BPJS Kesehatan, yang kerap menyulitkan masyarakat, khususnya warga kurang mampu.

Wali Kota Fairid Naparin menegaskan bahwa efisiensi birokrasi merupakan kunci utama pelayanan publik, terlebih di sektor kesehatan yang menyangkut hak dasar masyarakat.

“Tujuannya supaya layanan lebih tepat sasaran dan efisien. Yang paling penting, warga kurang mampu tetap bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak tanpa hambatan administratif,” tegas Fairid.

Dalam arahannya, Fairid secara khusus menekankan bahwa Pemkot Palangka Raya memprioritaskan bantuan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5, yakni kelompok warga dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga rentan. Skema ini dirancang agar bantuan iuran BPJS Kesehatan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

Hingga saat ini, capaian jaminan kesehatan di Kota Palangka Raya menunjukkan tren positif. Pemerintah kota tercatat telah mengaktifkan lebih dari 21 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan menambahkan sekitar 6 ribu peserta baru guna memperluas cakupan layanan.

Tak berhenti di situ, Pemkot Palangka Raya juga menyiapkan langkah antisipatif untuk kondisi darurat di masa mendatang. Sekitar 13 ribu kuota kepesertaan cadangan disiapkan khusus untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.

“Kami siapkan kuota cadangan agar ketika ada kondisi darurat, masyarakat tidak perlu menunggu lama dan tetap bisa mendapatkan jaminan kesehatan,” tambah Fairid.

Melalui sinkronisasi data yang lebih terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Fairid berharap tak ada lagi warga Palangka Raya yang tertinggal dalam akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi.

Di tengah dinamika pelayanan publik, upaya ini menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya ingin memastikan satu hal mendasar: kesehatan bukanlah kemewahan, melainkan hak setiap warga.

“Dengan sistem yang semakin terintegrasi, kami ingin layanan pemerintah hadir lebih cepat, lebih responsif, dan lebih berkeadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Reporter: AF

Wakil Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Waketum MPP ICMI)  Priyo Budi Santoso, mengunjungi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera Barat, Rabu (17/12/2025).

Hal ini sebagai bagian dari misi kemanusiaan ICMI terhadap bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Khusus di Sumatera Barat, BPBD mencatat korban tersebar di beberapa daerah. Di Kabupaten Agam, tepatnya Kecamatan Palembayan dan sekitarnya, tercatat sebanyak 55 orang terdampak. Sementara di Kota Padang Panjang, korban tercatat sebanyak 31 orang di sekitar aliran Sungai Batang Anai. Adapun di Kabupaten Padang Pariaman, satu orang dilaporkan terdampak di aliran Sungai Batang Anai.

Priyo Budi Santoso menyampaikan bahwa ICMI turut bergotong royong meringankan beban masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Setelah MPP ICMI melepas keberangkatan Badan Reaksi Cepat (BARET) ICMI pada Minggu, 14 Desember 2025, tim langsung bergerak menuju Sumatera Barat untuk melakukan aksi kemanusiaan.

“Tim BARET ICMI mulai melakukan respons cepat sejak 15 Desember 2025 hingga saat ini di sejumlah lokasi terdampak, antara lain Jorong Bancah, Desa Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, kemudian Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman, serta Kelurahan Sungai Gadang, Kecamatan Nanggalo, dan Pasar Usang di Kota Padang,” ujar mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Priyo mengaku sangat prihatin melihat langsung kondisi para korban, khususnya dari sisi psikologis masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat. Menurutnya, kehadiran langsung relawan di lapangan sangat penting untuk memberikan dukungan moral sekaligus bantuan nyata.

Sementara itu, Ketua Umum BARET ICMI Lili Erawati menjelaskan bahwa kehadiran tim di lapangan merupakan amanah langsung dari Ketua Umum ICMI Arief Satria. Saat ini, BARET ICMI masih berada di Sumatera Barat untuk menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan.

“Kami melaksanakan dapur umum, trauma healing, pengobatan gratis, serta distribusi bantuan langsung kepada masyarakat di lokasi bencana,” kata Lili Erawati.

Ia menambahkan, seluruh kegiatan kemanusiaan tersebut terus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, antara lain Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy, Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, dan Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz. Menurutnya, pemerintah daerah terus fokus melakukan pembenahan dan penanganan wilayah terdampak bencana.

Usai menyelesaikan misi di Sumatera Barat, BARET ICMI dijadwalkan melanjutkan kegiatan kemanusiaan serupa ke Sumatera Utara dan Aceh.

Reporter: Syahrudin

Hal ini disampaikan oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumatra Utara Berdasarkan laporan Pusdalops Sumut, ribuan pengungsi tersebar di enam dari 19 kabupaten/kota yang terdampak.

Pusdalops mencatat enam kabupaten/kota tersebut, yakni:

• Kabupaten Tapanuli Utara: 1.138 orang
• Kabupaten Tapanuli Tengah: 10.887 orang
• Kabupaten Tapanuli Selatan: 5.197 orang
• Kota Sibolga: 2.096 orang
• Kabupaten Humabang Hasundutan: 1.452 orang
• Kabupaten Langkat: 3.316 orang.

“Data merupakan update 15 Desember 2025 pukul 17.00 WIB,” ujar Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Sri Wahyuni Pancasilawati, melansir Antara, Senin, 15 Desember 2025.

Dia mengatakan berbagai upaya penanganan bencana telah dilakukan masing-masing wilayah dan sejumlah pemangku kebijakan terkait. Dia memastikan perkembangan informasi akan terus diperbarui.

Pusdalops PB mendata 19 kabupaten/kota yang terlanda bencana alam, yakni Kota Medan, Kota Tebingtinggi, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan, dan Kota Sibolga. Selain itu, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdangberdagai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Kemudian, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Batubara serta Kabupaten Mandailing Natal.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar, Hendro Prayitno, membenarkan kejadian nahas yang menimpa. Peristiwa bermula saat korban datang bersama keluarganya untuk berwisata di Grojogan Sewu sekitar pukul 12.30 WIB.

“Kronologinya, ada dua wisatawan bermain di bibir sungai Grojogan Sewu saat tiba-tiba kiriman air dari hulu datang dengan sangat deras,” ujar Hendro, di Karanganyar, Senin (8/12/2025).

Dia mengungkap, cuaca saat kejadian di sekitar lokasi cerah. Namun air deras datang tiba-tiba dari hulu sungai hingga menyapu korban bersama satu saudaranya yang sedang bermain air.

Kedua korban hanyut terbawa arus sungai. Salah satu korban berhasil diselamatkan dengan beberapa luka. Sedangkan korban Wuri terbawa arus hingga sekitar tiga kilometer dari lokasi kejadian.

“Tim gabungan dari BPBD Karanganyar dan Polri segera melakukan pencarian menyusuri aliran sungai yang penuh bebatuan dan jeram. Setelah beberapa jam pencarian, korban ditemukan (meninggal dunia),” papar dia.

Jenazah korban dievakuasi ke Puskesmas Tawangmanu. Terkait peristiwa tersebut, BPBD Karanganyar mengimbau wisatawan di kawasan Grojogan Sewu agar selalu waspada terutama saat berada di area sungai dan jalur aliran air terjun.

“Kendati cuaca cerah, potensi kiriman air dari hulu bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa tanda-tanda cuaca ekstrem di lokasi wisata,” pungkas Hendro.

Mereka diduga menyandera seorang ibu dan anaknya yang masih berusia lima tahun setelah mediasi tunggakan angsuran sepeda motor gagal mencapai kesepakatan di Polsek Tegalrejo.

Kapolresta Magelang, Kombes Herbin Sianipar, memaparkan kronologi kejadian yang berawal dari penagihan angsuran motor milik debitur berinisial DR, 22. Tunggakan telah menumpuk selama delapan bulan.

Pada Jumat, 28 November 2025, tiga DC berinisial II, JUR, dan YBF PL mendatangi rumah DR. Sempat tercapai kesepakatan lisan bahwa tunggakan akan dilunasi pada Senin, 1 Desember 2025. Namun, kesepakatan itu tak kunjung terealisasi meski ada bukti foto uang dari debitur.

Beberapa kali mediasi dilakukan di Polsek Tegalrejo dengan melibatkan DC tambahan berinisial SBM, namun selalu berujung buntu. Pada mediasi terakhir, ibu dari debitur, NR, 44, dan anak balitanya, AB, 5, turut diajak.

BNPB juga menyebut jumlah korban hilang mencapai 475 orang di tiga provinsi terdampak. Sementara itu, korban luka mencapai 2.600 orang. Jumlah warga terdampak banjir besar di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) tembus hingga 3,2 juta jiwa.

Lebih rinci, jumlah korban jiwa di Aceh mencapai 173 orang. Korban hilang mencapai 204 orang.

Jumlah korban jiwa di Sumbar 193 orang dan korban hilang 117 orang. Sementara itu, di Sumut jumlah korban jiwa 293 orang dan korban hilang 154 orang.

Banjir bandang dan tanah longsor menerjang sekitar 50 kabupaten/ kota di tiga provinsi. Ribuan rumah warga rusak parah akibat banjir dan longsor yang terjadi sejak pekan lalu.

“Satu orang dinyatakan hilang hanyut terbawa banjir saat jembatan (Koto Buruak) di Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung ambruk (pagi tadi)” kata Bupati Padang Pariaman melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Padang Pariaman Zahirman, dikutip dari Antara, Jumat (28/11/2025).

Akibat banjir tersebut setidaknya 2.968 korban harus dievakuasi ke tempat yang telah disediakan pemerintah setempat. Pemkab Padang Pariaman juga mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan serta membuka pelayanan kesehatan korban bencana di Padang Pariaman.

Dia merinci, bahwa dari 17 kecamatan di Padang Pariaman, sebanyak 11 di antaranya dilanda banjir dalam sepekan terakhir. Kecamatan Ulakan Tapakis menjadi wilayah yang mengalami banjir terparah.

Banjir yang melanda Padang Pariaman diakibatkan oleh meluapnya sejumlah sungai, seperti Batang Anai, Batang Tapakih, dan Sungai Batang Ulakan. Luapan tersebut terjadi karena tingginya curah hujan.

Akibat banjir tersebut, enam fasilitas ibadah dan satu fasilitas pendidikan terendam, sementara 17 rumah rusak dan 13 lainnya hanyut terbawa arus. Selain itu, tiga fasilitas pendidikan juga mengalami kerusakan, serta merusak ladang dan sawah petani.

Pihaknya mengimbau warga untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. Sebab, cuaca ekstrem yang masih menerpa daerah itu dan sekitarnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Minangkabau Padang Pariaman, Sumatera Barat, mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di provinsi itu. Cuaca ekstrem diperkirakan masih dapat terjadi hingga 29 November 2025.

“Dengan melihat perkembangan dinamika atmosfer aktual, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem terutama hujan lebat hingga ekstrem yang dapat disertai angin kencang di sebagian besar wilayah Sumbar,” kata Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau Desindra Deddy Kurniawan di Padang Pariaman.

Desindra Deddy mengatakan peringatan cuaca ekstrem tersebut sehubungan dengan adanya bibit siklon tropis 95B. Siklon tersebut teridentifikasi sejak 21 November 2025 di wilayah Selat Malaka sebelah timur perairan Aceh.

Kondisi tersebut, ujar dia, memicu pola pertemuan arus angin atau massa udara di Sumbar. Selain itu, Indeks Ocean Dipole (IOD) bernilai negatif sehingga meningkatkan suplai uap air dan kelembapan yang menyebabkan kondisi atmosfer labil.

Hasil laporan sementara yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB per Rabu (26/11/2025), pukul 07.00 WIB, dari Kabupaten Sibolga, cuaca ekstrem yang ditandai dengan hujan deras dalam durasi lebih dari dua hari telah memicu terjadinya bencana banjir dan tanah longsor.

Wilayah yang terdampak banjir ini meliputi Kelurahan Angin Nauli di Kecamatan Sibolga Utara, Kelurahan Aek Muara Pinang dan Aek Habil di Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Pasar Belakang dan Pasar Baru di Kecamatan Sibolga Kota.

Dari laporan visual, banjir mengalir cukup deras dan menghantam rumah, menyeret kendaraan hingga infrastruktur lain yang dilewatinya. Arus air itu juga membawa material seperti lumpur, batang pohon, puing bangunan dan sampah rumah tangga.

Sementara untuk tanah longsor, wilayah terdampak meliputi Kelurahan Angin Nauli, Simare-mare, Sibolga Hilir, Hutabarangan, Huta Tonga dan Sibual-buali di Kecamatan Sibolga Utara. Berikutnya Kelurahan Parombunan dan Aek Mani di Kecamatan Sibolga Selatan, Kelurahan Pancuran Bambu, Pancuran Dewa dan Pancuran Kerambil di Kecamatan Sibolga Sambas. Selanjutnya Kelurahan Pasar Belakang, Pasar Baru dan Pancuran Gerobak di Kecamatan Sibolga Kota.

Dari bencana ini, satu warga mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan oleh tim kesehatan. Kerugian material untuk sementara mencakup 3 unit rumah terdampak termasuk 1 ruko. Beberapa akses jalan juga terdampak sehingga mengganggu mobilisasi warga.

Ratusan warga tersebut merupakan warga dari Desa Supit Urang, Desa Oro-Oro Ombo di Kecamatan Pronojiwo, dan Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro. Hal ini dikatakan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari.

BNPB membenarkan, warga dievakuasi sementara ke pengungsian yang disiapkan oleh tim petugas gabungan menempati Balai Desa Oro-oro Ombo, Balai Desa Penanggal dan gedung SD 2 Supiturang di Pronojiwo.

“Data sementara sebanyak 300 warga mengungsi. Namun, pendataan masih dilakukan tim di lapangan,” ucap dia.

BNPB memastikan akan terus memonitor perkembangan aktivitas Gunung Semeru sekaligus mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan dampak darurat bencana.

Sebagaimana informasi yang dihimpun dari Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Pemerintah Kabupaten Lumajang sedang menyusun penetapan Status Tanggap Darurat yang akan berlangsung selama tujuh hari terhitung mulai 19 – 26 November 2025.

“Hal ini diharapkan pos komando segera diaktifkan dan penanganan darurat bencana dapat berjalan secara efektif,” kata Abdul Muhari.

Badan Geologi Kementerian ESDM sebelumnya melaporkan Gunung Semeru meletus pada pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak.

Dalam letusan itu, Gunung Semeru menghembuskan awan panas yang memiliki jarak luncur mencapai tujuh kilometer dari arah puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut.

Erupsi terekam di seismogram pos pemantauan gunung api di Lumajang memiliki amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 16 menit 40 detik.

Badan Geologi secara resmi menaikkan status aktivitas Gunung Semeru menjadi Awas dari sebelumnya Siaga akibat letusan tersebut.

Erupsi pertama terjadi pukul 04.10 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 500 meter di atas puncak atau 4.176 meter di atas permukaan laut (mdpl).

“Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 142 detik,” kata Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Mukdas Sofian, dikutip dari Antara, Rabu (19/11/22025).

Kemudian, gunung tertinggi di Pulau Jawa itu kembali erupsi pukul 05.09 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 600 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah tenggara.

“Erupsi Gunung Semeru terekam pada alat seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 150 detik,” ungkap dia.

Erupsi ketiga terjadi pukul 06.05 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 600 meter di atas puncak atau 4.276 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah tenggara dan selatan.

“Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 137 detik,” jelas Mukdas.

Dia menjelaskan Gunung Semeru masih berstatus Waspada atau Level II. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan sejumlah rekomendasi, yakni:
Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara, sepanjang Besuk Kobokan sejauh delapan kilometer dari puncak (pusat erupsi).
Masyarakat dilarang melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan, karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 13 kilometer dari puncak.
Masyarakat diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar hujan di sepanjang aliran sungai/lembah yang aliran airnya berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak beraktivitas dalam radius tiga kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru, karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar,” ujar Mukdas.

Dirpolair Polda Papua Kombes Andi Anugrah mengungkapkan pemusnahan barang bukti dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketetapan status barang sitaan yang diterbitkan kejaksaan. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Papua.

Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan terhadap enam tersangka yang membawa ganja yakni ER memiliki ganja seberat 3,8 kilogram, JM memiliki ganja 2,2 kilogram, 3,8 kilogram ganja milik TN. Kemudian ganja milik MR sebanyak 1,4 kilogram, PI miliki 2 kilogram, dan DM sebanyak 1,3 kilogram ganja.

“Pemusnahan ganja dilakukan dengan cara dibakar didalam tong yang sudah disediakan,” kata Kombes Andi, dikutip dari Antara, Selasa (18/11/2025).

Jaksa penuntut umum di Kejari Jayapura Yosep mengatakan, dengan dilakukannya pemusnahan dipastikan seluruh barang bukti benar-benar dimusnahkan sesuai prosedur. Sebab, peredaran narkotika di Papua masih menjadi ancaman serius.

“Kami berharap kasus ini menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

“Tidak berpotensi tsunami,” tulis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Rabu (23/7/2025).

BMKG mencatat titik gempa berada di laut, tepatnya 240 kilometer arah barat daya Bayah, dengan kedalaman 10 kilometer. Pusat koordinat gempa yakni 9,08 Lintang Selatan dan 105,98 Bujur Timur.

“Hati-hati terhadao gempa bumi susulan yang mungkin terjadi,” kata BMKG.

Sementara itu, hingga saat ini belum ada laporan perihal dampak kerusakan akibat gempa. Juga belum ada informasi soal korban jiwa dan luka karena gempa bumi di Bayah, Banten.

“Per hari ini, saya Gubernur Riau telah menetapkan status tanggap darurat,” kata Gubernur Riau Abdul Wahid dalam konferensi pers di kantornya, Pekanbaru, Riau, dikutip dari detikcom, Selasa (22/7/2025).

Ia mengungkapkan sejumlah hal yang telah dilakukan Pemprov Riau dan instansi terkait, seperti monitoring dan ground checking titik hotspot, penambahan personel dan peralatan untuk melakukan pemadaman Karhutla.

Pemprov Riau juga telah menggerakkan kendaraan operasional ke lokasi titik api, termasuk menggunakan alat berat untuk membuat sekat-sekat bakar.

Dalam upaya pemadaman, Pemprov Riau juga telah melakukan operasi modifikasi cuaca (OMC) melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Selain itu, sejumlah embung di dekat titik api juga telah dilaksanakan.

“Kendala yang selama ini kami hadapi adalah lahan kering yang menyebabkan mudah terbakar, angin kencang yang cepat meluaskan api ke titik lain, dan perbukitan,” jelas dia.

“Contohnya seperti di Rokan Hulu itu sangat susah dijangkau karena perbukitan, sehingga perlu water booming. Kemarin alat masih kekurangan,” ia menjelaskan.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengapresiasi Pemprov Riau atas penetapan status tanggap darurat bencana karhutla ini.

“Ini artinya bahwa seluruh instrumen dan komponen yang ada di Riau akan memperhatikan sungguh-sungguh upaya kita bersama untuk melakukan penanganan dan pencegahan karhutla,” kata Hanif Faisol.

Sedangkan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengungkapkan, selama Juli 2025, pihaknya telah menetapkan 29 tersangka atas Karhutla yang terjadi di lahan seluas 213 hektare di 4 kota/kabupaten Provinsi Riau.

Penindakan ini merupakan komitmen Polda Riau dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Setelah satu minggu ke belakang kami ungkap dengan total 29 tersangka dan 213 hektare lahan hangus terbakar,” kata Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat konferensi pers di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Selasa (22/7).

Herry Heryawan menyampaikan penegakan hukum ini adalah bentuk keseriusan Polda Riau dan Forkopimda serta stakeholder lainnya dalam melindungi lingkungan hidup dan mencegah kerusakan ekosistem.

“Komitmen Polda Riau bersama Forkopimda, Pak Danrem dan Pak Danlanud, adalah terus melanjutkan upaya pelestarian lingkungan baik melalui pendekatan preventif, preemtif, edukatif, juga tidak lupa melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan,” imbuhnya.

Dari 23 kasus tersebut, rinciannya 1 kasus ditangani Ditreskrimsus Polda Riau dengan 2 tersangka, 1 LP di Polres Indragiri Hilir dengan 1 tersangka, 5 LP Polres Rohil dengan 5 tersangka.

Kemudian 7 LP di Polres Rohul dengan 7 tersangka, 1 LP di Polres Pelalawan dengan 1 tersangka, 2 LP di Polres Kuansing dengan 3 tersangka.