PALANGKARAYA – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya, Amos Adam Residul menekankan pentingnya pendekatan yang menyeluruh dalam menanggulangi kemiskinan.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Palangka Raya 2025, yang digelar di Ruang Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Senin (7/7/2025).
Dalam forum tersebut, Amos menyebut bahwa meskipun angka kemiskinan di Palangka Raya tergolong rendah di tingkat provinsi maupun nasional, tantangan yang dihadapi masih cukup kompleks dan membutuhkan sinergi antarinstansi serta perencanaan yang berbasis data.
“Jumlah penduduk miskin di Kota Palangka Raya berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 tercatat sebanyak 10,7 ribu jiwa, atau 3,52 persen dari total penduduk. Ini termasuk salah satu yang terendah di Kalimantan Tengah, namun tetap harus menjadi perhatian bersama,” ucap Amos.
Ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam penanggulangan kemiskinan justru berada pada aspek sumber daya manusia. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 54 persen penduduk miskin hanya berpendidikan lulusan SD dan SMP. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut berdampak pada kemampuan individu memperoleh pekerjaan dengan penghasilan sesuai Upah Minimum Regional (UMR).
“Persoalan kemiskinan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ini soal pendidikan, soal keterampilan, soal akses, bahkan sampai pada dimensi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pendekatannya harus menyeluruh dan terintegrasi,” jelasnya.
Amos juga menyoroti pentingnya keterampilan sebagai bekal bagi angkatan kerja. Ia menyebut bahwa sebagian masyarakat miskin kesulitan memasuki pasar kerja karena tidak memiliki keahlian yang relevan, dan tidak sedikit yang mengalami keterbatasan karena rendahnya motivasi atau semangat kerja.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dan mutakhir dalam merancang program kebijakan. “BPS siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyediakan data dan analisis yang akurat, sebagai dasar dalam pengambilan keputusan,” tambahnya.
Amos berharap Rakor ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi dan menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan. Ia menilai bahwa kemiskinan hanya bisa ditangani apabila semua sektor turut terlibat aktif, tidak hanya pemerintah, tetapi juga dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
“Statistik yang kami rilis bukan sekadar angka. Di balik setiap persentase itu ada kehidupan nyata masyarakat yang membutuhkan perhatian dan tindakan nyata dari kita semua,” pungkasnya.
Jurnalis: AF
Tinggalkan Balasan