LUBUKLINGGAU – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja demi tingkatkan kualitas pelayanan bagi publik.
Sejalan dengan itu, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatra Selatan mengadakan Evaluasi Kinerja Semester 1 Tahun 2023, bertempat di Hotel Dewinda, Lubuklinggau, pada 31 Juli-2 Agustus 2023.
Hadir secara daring membuka rapat tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana.
Dalam sambutannya, Sekjen Kementerian ATR/BPN menyinggung mengenai Program Strategis Nasional (PSN), salah satunya Reforma Agraria. Ia membahas soal bagaimana melakukan sertifikasi tanah baik itu melalui Redistribusi Tanah maupun Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
“Jadi redistribusi aset (tanah, red) dan sertipikasi tanah adalah bagian dari PSN yang harus kita selesaikan, di samping penyelesaian sengketa dan konflik. Harapan kita dengan redistribusi dan sertipikasi aset, sengketa akan menurun,” ujar Suyus Windayana.
Selain itu, ia juga menekankan mengenai perbaikan pengelolaan pertanahan melalui sistem pendaftaran tanah dan peningkatan pelayanan pertanahan modern, yaitu dengan transformasi digital.
“Kita masuk di tengah-tengah proses dunia yang sedang berubah dan kita juga akan berubah menjadi salah satu institusi yang berstandar dunia. Kalau standar dunia itu ya semua bidang tanah harus terdaftar, tidak ada sengketa, informasinya bisa diakses publik, dan melakukan kolaborasi,” tegas Sekjen Kementerian ATR/BPN.
Menurut Suyus Windayana, kolaborasi perlu dilakukan oleh Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) guna meningkatkan sistem pelayanan bagi masyarakat. Untuk mengembangkan pelayanan publik yang tepat sasaran dan mudah diakses, ia juga mengatakan, perlu dilihat sejauh mana masyarakat dapat dilibatkan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Selatan, Yuniar Hikmat Ginanjar melaporkan soal realisasi layanan prioritas di Sumatra Selatan.
“Ada beberapa Kantah yang cukup bagus dan sudah hijau, dan sisanya masih dalam progres,” ungkapnya.
Lebih lanjut Yuniar Hikmat Ginanjar menerangkan, ada delapan kabupaten/kota yang sudah cukup baik dalam merealisasikan layanan prioritas, yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kabupaten Oku Timur, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Lubuklinggau. Sedangkan, sisanya masih dalam proses hijau. Selain itu, untuk kegiatan Redistribusi Tanah, Kabupaten Musi Rawas Utara sudah memenuhi 100%.
Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Selatan juga mengatakan, persoalan-persoalan yang dihadapi Kantah perlu didiskusikan secara terbuka untuk mencari solusi dan evaluasi bersama.
“Kesulitan-kesulitan apa yang dirasakan nanti kita diskusikan, Insyaallah sesudah kita mendengarkan pengarahan dan pencerahan dari Sekjen, Sesdirjen, akan tambah lagi semangat kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah,” tutupnya.
Jurnalis: Agung Nugroho
Tinggalkan Balasan