KARIMUN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menginisiasi pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023.
Rencananya, kegiatan tersebut akan berlangsung pada pertengahan tahun 2023 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Kepulauan Riau diusulkan sebagai tuan rumah pelaksanaan GTRA Summit 2023 selaras dengan salah satu isu yang akan dibahas yaitu pemberian kepastian hukum kepada masyarakat yang hidup di atas laut.
Merespon hal itu, Kepala Pertanahan Karimun Junaedi S Hutasoit mengatakan di Kabupaten Karimun ada program PESISIR. Dimana program ini menargetkan sertifikasi untuk suku laut yang bisa selesai dalam penyerahan sertifikat di bulan Juli.
“Program Pesisir ini untuk membantu masyarakat suku laut di Kabupaten Karimun dalam penyelesaian sertifikasi, dan bisa selesai untuk penyerahan sertifikat kepada suku laut,” kata dia kepada indonesiaparlemen.com di Kantor BPN Karimun, Rabu (17/5/2023).
Dia juga menyebut keseluruhan total bidang tanah yang akan disertifikatkan berasal dari 480 Kepala Keluarga (KK) suku laut.
“Target PESISIR yang akan disertifikatkan ialah tahun ini sekitar 250 bidang tanah. Saat ini lagi proses pengukuran dan pendataan suku laut tersebut,” ucap Junaedi.
Junaedi menyebut pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun juga mempunyai dua program unggulan yakni pendaftaran tanah sistematis lengjap (PTSL) dan redistribusi tanah.
Dengan akselerasi PTSL, maka akan mempercepat keluarnya sertifikat tanah dan mempersempit ruang gerak bagi oknum mafia tanah. Bahwa pemerintah menargetkan 126 juta sertifikat tanah di seluruh Indonesia.
“Tahun ini kita ada dua program utama strategis nasional yang sedang berjalan dan kita kerjakan yaitu PTSL dan Redistribusi tanah dan beberapa tahun belakanagan kita selalu menyelesaikan,” katanya.
Dia menambahkan, tahun ini terdapat 1.275 bidang tanah yang terdaftar di PTSL dan 390 program redistribusi tanah.
“Untuk redistribusi tanah dari sekitar 390 dan sudah selesai kami kerjakan 300 di Kabupaten Karimun dan tinggal proses penyelesaian sertifikatnya ,” jelasnya.
Untuk program PTSL sendiri, Junaedi menjelaskan tekniknya tahun ini sedikit berbeda. Yakni dengan menggunakan drone untuk mempercepat pengerjaan sebagai basemap.
“Untuk PTSL tahun ini sedikit berbeda dan harus foto udara dulu dari pihak ketiga yaitu konsultan. Dari konsultan itu masuk datanya atau berita acaranya ke BPN untuk teman-teman l(jajaran BPN Karimun) lanjut mengerjakan,” jelas dia.
Jurnalis: Dewo
Tinggalkan Balasan