PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin bersama dengan Wakil Bupati Kabupaten Tapin Syafrudin Noor lakukan pertemuan di Ruang Rapat Peteng Karuhei 2 Kantor Wali Kota Palangka Raya, Kalimantan Selatan, Rabu (14/9/2022).
Dari pertemuan ini diharapkan terjalin kerjasama antar pemerintah kota Palangka Raya dengan Pemerintah Kabupaten Tapin.
Pertemuan itu merupakan agenda utama dari kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin ke Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya.
Kedatangan jajaran pemerintah kabupaten dari provinsi tetangga Kalimantan Selatan itu, bertujuan memperkuat sinergitas antar daerah, sekaligus penyerahan draf naskah penawaran kerjasama produksi pertanian ke Pemerintah Kota Palangka Raya.
“Kebutuhan beras di Tapin, cukup degan 1/3 dari total produksi. Tapi kami masih surplus 2/3 produksi. Nah, ini yang kami tawarkan ke Pemko Palangka Raya,” kata Syafrudin Noor dalam pertemuan itu.
Adanya penawaran kerjasama produksi pertanian, kata dia, dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan antar daerah.
Untuk diketahui, kota Palangka Raya mengalami inflasi salah satu produknya, yakni beras Banjar, sedangkan Kabupaten Tapin berupaya menyelesaikan permasalahan penjualan produksi pertanian.
Adapun luas lahan sawah di Kabupaten Tapin yakni 64.200 hektar, dan 63 persen. Pekerjaan masyarakat Tapin adalah bertani yang diuntungkan dua musim panen.
“Kabupaten Tapin juga memiliki komoditi cabe rawit tiung yang di kembangkan di Desa Tiung, dengan tingkat kepedasan yang tinggi,” jelas Syafrudin.
Sementara itu Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, menyambut baik kedatangan serta tujuan kunker Wakil Bupati Kabupaten Tapin dan jajarannya.
Fairid mengungkapkan, salah satu upaya kongkret dalam rangka penanganan inflasi pusat dan daerah yakni melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dimana salah satu fokus programnya adalah perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD).
“Kerja sama antar daerah dapat mempercepat pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, serta memperkuat jaringan kerjasama antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat serta pelaku usaha industri guna mengelola laju inflasi,” jelas dia.
Jurnalis: F Satta
Tinggalkan Balasan